TERKINI

BUPATI SAMPANG GELAR SILATURAHMI FORKOPIMDA BERSAMA ULAMA DAN TOMAS

Bupati Sampang H Slamet Junaidi tengah menyampaikan sambutannya saat kegiatan silaturahmi Forkopimda dengan Ulama dan Tokoh Masyarakat di Pendopo Trunojoyo Sampang, Rabu (26/06/2019).
Sampang, Pojok Kiri – Untuk menciptakan serta meningkatkan sinergitas demi terciptanya kondusifitas agar pembangunan di Kabupaten Sampang berjalan dengan baik dan lancar. Bupati Sampang menggelar kegiatan silaturahmi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sampang bersama Ulama dan Tokoh Masyarakat setempat.

Xxxxxxxxxx Kegiatan yang digelar di Pendopo Trunojoyo Sampang pada Rabu (26/06/2019) pagi tersebut dihadiri seluruh Forkopimda, Ulama, Tokoh Masyarakat, sejumlah kepala OPD, para camat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan bahwa untuk dapat menciptakan dan meningkatkan pembangunan Kabupaten Sampang yang lebih baik lagi ke depannya harus tercipta hubungan harmonis antara Forkopimda dengan para ulama dan tokoh masyarakat setempat.

“Saya selaku Bupati mewakili pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda sangat menginginkan terciptanya kekompakan dengan para alim ulama maupun tokoh masyarakat di Kabupaten Sampang ini. Untuk itu, kami bersama Forkopimda meminta dukungan dan saran dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang,” ujarnya, Rabu (26/06/2019).
Suasana Silaturahmi Forkopimda bersama Ulama dan tokoh masyarakat di Pendopo Trunojoyo Sampang, Rabu (26/06/2019).
Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Sampang sendiri sejatinya masih termasuk sebagai daerah tertinggal dan tingkat perekonomiannya masih rendah. Untuk itu, pihaknya sering meminta masukan, dukungan serta bantuan dari berbagi elemen keagamaan dan masyarakat agar bisa membawa Kabupaten Sampang ke arah yang lebih baik lagi, khususnya dalam meningkatkan perekonomian.

“Harapan dan mimpi kami ke depannya berkeinginan mewujudkan Kabupaten Sampang Hebat Bermartabat. Tentunya harus tercipta sinergitas antara Forkopimda dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat, serta elemen kemasyarakatan lainnya juga bisa saling mendukung. Untuk itu, saya tekankan kepada seluruh OPD agar dalam membangun Kabupaten Sampang ini dengan niat yang tulus serta rasa memiliki,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman juga menyampaikan jika pihaknya yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tentunya juga akan tetap mendukung setiap program pemerintah daerah.

“Memang tugas kepolisian menjaga kondusifitas kamtibmas. Tetapi itu semua harus mendapatkan dukungan penuh juga dari seluruh elemen keagamaan, kemasyarakatan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya mengajak jajaran Polres Sampang agar bisa bersama-sama dengan ulama dan tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing bersinergi menjaga dan menciptakan kondusifitas kamtibmas. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan berita atau kabar Hoax yang belum tentu kebenarannya,” pungkasnya. (msa)

ADA PUNGLI PROGRAM LISTRIK GRATIS 2018 DI SAMPANG

Maisurah menunjukkan surat pernyataan dirinya telah dipungut biaya pada program listrik gratis Kabupaten Sampang tahun anggaran 2018.
Sampang, Pojok Kiri – Program listrik gratis pada tahun anggaran 2018 di Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ternyata benar ada praktik pungutan liar (pungli). Itu terbukti setelah Koran ini bersama Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) turun ke lapangan menemui penerima manfaat program dimaksud. Sejumlah penerima bantuan itu mengakui jika diminta uang dengan rata-rata sebesar Rp300 ribu, dengan rincian Rp200 ribu untuk pemasangan Instalasi listriknya, dan Rp100 ribu untuk pemasangan KWh meternya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaka Jatim Tamsul mengungkapkan bahwa praktik pungli program listrik gratis tahun 2018 itu ternyata jelas nyata. Dirinya juga telah mengantongi sejumlah surat pernyataan dari penerima manfaat yang menyatakan bahwa telah diminta sejumlah uang, rata-rata berkisar Rp300 ribu.

"Ternyata maksud baik pemerintah itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program listrik gratis ini ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga niat baik dari pemerintah ini belum berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya, Minggu (23/06/2019).

Xxxxxxxxxx Tamsul menyatakan dengan tegas meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar segera mengambil langkah-langkah nyata terkait praktik pungli dimaksud. Sebab, fakta dan bukti berupa dokumen surat pernyataan serta saksi-saksi sudah jelas ada, dan itu sudah sepatutnya dilakukan penyidikan, bukan penyelidikan lagi.

"Bukti dan para saksi sudah kami kantongi semuanya, dan ini sudah sepatutnya tahapan proses hukumnya sudah penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Sebab, kalau hanya berkutat dalam proses penyelidikan saya khawatir akan menjadi bias dan hilang. Sekarang tinggal bagaimana pihak APH, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengambil langkah-langkah secepatnya untuk memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan program listrik gratis tahun anggaran 2018 itu. Kami harap APH memanggil semua pihak yang berkaitan dengan program itu, seperti DPMD selaku pengguna anggaran dan juga pihak PLN Rayon Sampang juga," tegasnya.

Aktivis asal Kecamatan Sokobanah tersebut menyatakan jika PLN itu salah satu bagian dari konspirasi. Karena ternyata program dimaksud merupakan APBD murni tahun anggaran 2018, tetapi pemasangan KWh meter dikerjakan pada tahun 2019 sekitar bulan Februari dan Maret oleh pihak PLN Rayon Sampang. Artinya, pihak PLN itu tidak bekerja sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah dibuat Pemkab Sampang melalui DPMD, padahal itu kontrak kerjanya 10 hari.

"Sebenarnya program listrik gratis tahun anggaran 2018 itu bisa dikerjakan dan diselesaikan pada semester pertama tahun 2018. Tetapi karena adanya konspirasi antara pihak DPMD dengan PLN, kemudian anggaran untuk KWh meter itu dicairkan pada akhir tahun 2018, dan itu masih menyisakan masalah karena pengerjaannya dilakukan melewati tahun anggaran, yakni dikerjakan sekitar bulan Februari dan Maret tahun 2019," ujarnya.

Salah satu penerima bantuan program listrik gratis tahun anggaran 2018 Hadi P Msriyeh, warga Dusun Mandala, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang memaparkan jika saat pekerja dari pihak rekanan yang akan melakukan pemasangan Instalasi listrik di rumahnya, dirinya diminta uang sebesar Rp200 ribu oleh Kepala Dusun setempat.

“Saya sanggupi permintaan uang sebesar Rp200 ribu itu, tetapi saya tanyakan apakah nanti setelah datang KWh meter diminta uang lagi? Katanya tidak ada biaya lagi. Tetapi saat petugas yang akan memasang KWh meter datang meminta uang juga sebesar Rp100 ribu, kalau tidak bayar katanya tidak akan dipasang. Ya terpaksa saya penuhi permintaannya itu. Selain itu, saya juga diminta uang untuk penambahan kabel instalasi sebesar Rp60 ribu, jadi total uang yang saya keluarkan sebesar Rp360 ribu,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Maisurah warga lain di Dusun dan Desa yang sama. Ia menyampaikan jika dirinya mengeluarkan biaya hingga Rp600 ribu untuk pemasangan program listrik gratis itu.

“Saya diminta uang sebesar Rp200 ribu saat pemasangan instalasi listriknya. Kemudian saat pemasangan KWh meternya juga diminta uang sebesar Rp100 ribu, serta biaya lain untuk makan dan rokok yang bekerja mulai pemasangan Instalasi dan KWh meter jumlahnya Rp300 ribu,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, H Syaiful selaku rekanan yang mengerjakan di wilayah Kecamatan Camplong membantah jika dirinya memerintahkan kepada pekerjanya di lapangan untuk memungut biaya. Dirinya berdalih jika terkait pemasangan KWh meter yang dipungut Rp100 ribu bukan kewenangannya.

"Kalau ada pungutan seperti itu saya tidak tahu. Sementara untuk pemasangan KWh meter itu bukan kewenangan saya, tetapi kalau pemasangan jaringan instalasinya memang tugas saya itu. Kemungkinan pemungutan itu untuk biaya penambahan titik instalasi atau kabel. Kalau pungutan totalnya sampai Rp300 ribu itu siapa yang menyuruh, karena selama pengerjaan itu saya tidak pernah meminta uang," Dalihnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah berdalih jika telah terjadi praktik pungli pada program listrik gratis dimaksud. Dirinya juga mengaku tidak mengetahui terkait adanya praktik pungli itu. Menurutnya, program itu gratis dan tidak dikenakan biaya sepeser pun kepada penerima manfaat. Jika memang terjadi praktik pungli, menurutnya merupakan sebuah pelanggaran.

“Maaf, masalah itu saya tidak tahu, karena program itu memang benar-benar gratis. Jika memang benar, saya besok akan konfirmasi ke bawah, dan kalau ternyata benar kami akan memanggil oknum yang melakukan pungli itu agar segera dikembalikan uangnya. Kalau memang tidak mau mengembalikan ya biar menjadi urusan APH untuk menindaknya. Coba kroscek ke wilayah yang lain, karena program ini ada 6 Zona. Apakah di zona yang lainnya juga dilakukan pungli,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang tersebut. (msa)

PELAKU 365 DI SAMPANG BERHASIL DIBEKUK DI SURABAYA

Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman (kiri) didampingi Wakapolres Kompol Suhartono (kanan) menunjukkan kedua tersangka curas kepada awak media saat Pers Rilis di Mapolres Sampang, Jumat (21/06/2019).
Sampang, Pojok Kiri – Polres Sampang berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sampang. Diantaranya kasus 170 (penganiayaan), 362 (pencurian biasa), 363 (pencurian dengan pemberatan), dan 365 (pencurian dengan kekerasan). Dalam kasus tersebut Polres Sampang berhasil mengamankan 12 tersangka beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. Hal tersebut diungkapkan dalam Pers Rilis di Mapolres Sampang pada Jumat (21/06/2019).

Selain menggelar Pers Rilis, Polres Sampang juga mengadakan kegiatan rutin Coffee morning bersama awak media yang bertugas di wilayah Kabupaten Sampang. Dalam kegiatan dimaksud dilakukan diskusi antara pihak Polres Sampang dengan para jurnalis sebagai bentuk sinergitas dan mitra kerjanya.

Dalam Pers Rilis, Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman mengungkapkan satu persatu tindak kriminal yang berhasil diungkap jajarannya. Salah satunya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Dusun Buleng, Desa Pangilen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada 22 Mei 2019 lalu.

“Dalam kasus curas ini kami berhasil menangkap 2 dari 3 orang tersangka. Penangkapan terhadap tersangka Mahmudi dan Abdurahman yang keduanya warga Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung ini kami melakukan pengejaran hingga ke wilayah Kota Surabaya. Sementara 1 orang tersangka lainnya warga Desa Komis, Kecamatan Kedungdung hingga saat ini masih dalam pengejaran anggota kami,” ungkapnya, Jumat (21/06/2019).

Kapolres juga menceritakan kronologi kejadian curas yang terjadi pada 22 Mei 2019 lalu. Pada saat itu, sekitar pukul 03.00 WIB menjelang subuh di jalan Dusun Buleng, Desa Pangilen, Kecamatan Kedungdung tersangka memepet dan memaksa memberhentikan korban Moh Imron. Saat itu, korban tengah perjalanan pulang dari rumah Kepala Desa Pangilen.

“Kejadiannya bermula saat korban dalam perjalanan pulang dari rumah Kepala Desa Pangilen sekitar pukul 03.00 WIB. Korban dicegat ditengah perjalanan oleh tersangka dengan ancaman senjata tajam, dan memaksa mengambil sebuah HP korban. Karena ketakutan, korban menyerahkan barang miliknya itu dan melarikan diri, namun masih dikejar oleh para tersangka. Setelah berhasil melakukan aksinya, ketiga tersangka melarikan diri ke arah timur dengan membawa 1 unit HP beserta sepeda motor Scoopy dengan nopol L-3661-RX,” paparnya.

Lanjutnya. “Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta, dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP ayat 1 serta ayat 2 poin ke 1 dan ke 2. Tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” pungkas Budi Wardiman. (msa)
PERISTIWA
HUKUM
KRIMINAL
POLITIK
PEMERINTAHAN

 
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Atas