TERKINI

PARKIR BERLANGGANAN DITOLAK, DISHUB MANGKIR AUDIENSI DPRD SAMPANG

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang Aulia Rahman (2 kanan) dalam audiensi dengan para jukir pada Jumat (22/03/2019) lalu.
Sampang, Pojok Kiri – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat akan menerapkan sistem parkir berlangganan mendapat penolakan keras dari puluhan juru parkir (jukir) yang tergabung dalam paguyuban sang engon. Aspirasi penolakan itu disampaikan melalui wakil rakyat, Komisi I DPRD Kabupaten Sampang yang telah dilakukan beberapa kali.

Audiensi terakhir dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sampang pada Jumat (22/03/2019) lalu ternyata pihak Dishub setempat mangkir dari panggilan wakil rakyat. Hanya, dalam pertemuan itu dihadiri pihak Bakesbangpol Sampang yang diharapkan bisa menjembatani menyampaikan aspirasi para jukir kepada Bupati dan juga Dishub Sampang.

Xxxxxxxxxx Disampaikan Sekjen LSM Lasbandra Achmad Rifa'i selaku pendamping sekaligus juru bicara (jubir) dari pihak para jukir, bahwa rencana parkir berlangganan yang akan diterapkan oleh Pemkab Sampang dinilai tidak berpihak terhadap para jukir. Selain itu, menurutnya akan menambah jumlah pengangguran Di Kabupaten Sampang. Sebab, dengan diberlakukannya parkir berlangganan tentunya akan mengurangi jumlah tenaga jukir yang telah ada selama ini.

"Selama ini kami tetap patuh terhadap Perda Kabupaten Sampang dengan menggunakan karcis parkir yang diterbitkan oleh BPPKAD Sampang. Tentunya itu sudah memberikan retribusi PAD kepada Pemkab Sampang. Kami juga mempertanyakan regulasi parkir berlangganan itu seperti apa. Sebab, jika nantinya ada kendaraan bermotor yang hilang, lalu siapakah yang harus bertanggung jawab, dan ini masih belum jelas. Tentunya rekrutmen petugas parkir nantinya akan menimbulkan gejolak karena terjadi gesekan dengan jukir yang telah ada sebelumnya. Selain itu, yang perlu dipertegas juga terkait gaji terhadap petugas parkir nantinya apakah akan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jadi, selama regulasi itu masih belum jelas dan nantinya merugikan para jukir yang ada, kami akan tetap menolak parkir berlangganan, dan akan melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan," ujarnya, Minggu (24/03/2019).

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang Aulia Rahman menanggapi bahwa pada dasarnya Pemkab Sampang masih belum siap menerapkan sistem parkir berlangganan. Menurutnya Dishub Sampang tidak bisa meyakinkan pihak legislatif terkait penerapan sistem parkir berlangganan itu nantinya seperti apa. Ia menerangkan jika permasalahan dimaksud kembali kepada kebijakan Kepala Daerah, yakni Bupati Sampang. Ia menilai, jika sistem parkir berlangganan itu tetap akan diterapkan, tentunya akan terjadi polemik yang besar di Kabupaten Sampang, dan itu bisa mencoreng 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

"Saya selaku wakil rakyat, menekankan kepada Bupati Sampang agar bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan ini. Kami telah mengundang pihak Dishub tetapi tidak hadir, dan yang hadir hanya pihak Bakesbangpol saja. Untuk itu, kami meminta kepada perwakilan Bakesbangpol agar segera memfasilitasi mempertemukan para Jukir dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. Sisi negatif dari parkir berlangganan itu nantinya apabila ada kendaraan bermotor yang hilang siapa yang bertanggung jawab, tetapi pihak Dishub tidak bisa menjawabnya. Selimuti terkait gaji petugas parkirnya juga masih belum matang dalam kajiannya pihak Dishub," tegasnya saat audiensi Jumat (22/03/2019) lalu.

Lanjutnya. "Jadi intinya, pihak Dishub itu terkesan memaksakan untuk menerapkan sistem parkir berlangganan, dan ini bukanlah program Bupati Sampang yang sekarang ini. Tetapi itu merupakan program dari Pj Bupati Sampang yang lalu. Untuk itu, kami selaku Komisi I DPRD Kabupaten Sampang juga menolak sistem parkir berlangganan itu, karena sementara ini masih belum waktunya untuk bisa diterapkan di Kabupaten Sampang," tandasnya.

Dikonfirmasi melalui seluler, Kabid Perhubungan Darat Dishub Sampang Eko Heriyanto tidak bisa memberikan komentar terkait mangkirnya pihak Dishub yang tidak hadir dalam audiensi di Aula mini DPRD Kabupaten Sampang pada Jumat (22/03/2019) lalu. Ia hanya bisa menjelaskan jika pihaknya hanya memfasilitasi dengan mengumpulkan sejumlah materi terkait sistem parkir berlangganan dimaksud.

"Kalau untuk ketidakhadiran dalam audiensi itu yang bisa menjawab bapak Kepala Dinas. Sementara terkait rencana parkir berlangganan itu, kami dari pihak Dishub hanya bertindak mengumpulkan materinya saja. Kami juga sudah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan penerapan sistem parkir berlangganan itu seperti apa. Untuk kebijakan apakah akan diberlakukan atau tidak, itu merupakan kewenangan dari kepala daerah, yakni Bupati. Tugas kami hanya menjalankan tugas sesuai tupoksi," tukasnya.

Sayangnya, Kepala Dishub Sampang Moh Zuhri saat akan dikonfirmasi oleh Pojok Kiri melalui nomor seluler pribadinya tidak direspons. (msa)

PPK SAMPANG SOSIALISASI PEMILU 2019 SEGMEN KEAGAAMAN KEPADA SANTRI

PPK Sampang saat menggelar sosialisasi Pemilu 2019 dengan segmen keagamaan di Ponpes Assirojiyyah, Sampang, Jumat (22/03/2019).
Sampang, Pojok Kiri – Untuk meningkatkan partisipasi dan pengetahuan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang akan digelar serentak seluruh Indonesia pada Rabu, 17 April 2019 mendatang. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sampang menggelar sosialisasi Pemilu 2019 dengan segmen keagamaan.

Kegiatan sosialisasi dimaksud digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Assirojiyyah yang berada di jalan Pemuda, Kelurahan Rongtengah usai Shalat Jumat (22/02/2019) siang. Dalam kegiatan itu, PPK Sampang memaparkan sejumlah materi terkait Pemilu 2019. Mulai dari penjelasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), jenis dan warna surat suara, tata cara mencoblos, suara sah dan tidak sah, hingga simulasi panduan pemungutan suara di TPS.

Puluhan santri di Ponpes Assirojiyyah sangat antusias memperhatikan setiap pemaparan materi yang dilakukan secara bergantian oleh masing-masing anggota PPK Sampang. Seluruh santri yang mengikuti sosialisasi dimaksud dengan mudah memahami apa yang dijelaskan oleh pemateri. Itu terbukti dengan setiap pertanyaan yang dilakukan kepada santri bisa dijawab dengan gamblang.
Ketua PPK Sampang Moh Sodik mengungkapkan jika pihaknya kebagian tugas Sosialisasi Pemilu 2019 khusus untuk segmen keagamaan. Dalam kegiatan itu pihaknya bekerjasama dengan pihak pengasuh Ponpes Assirojiyyah untuk mengumpulkan puluhan santri yang akan diberikan materi terkait Pemilu 2019.

“Kebetulan kami kebagian tugas dari KPU Sampang untuk melakukan sosialisasi Pemilu tahun 2019 untuk segmen keagamaan. Jadi kami memilih Ponpes Assirojiyyah karena memang santri banyak, dan juga tak sedikit yang masuk dalam DPTb atau pindah pilih karena rata-rata santrinya merupakan pendatang dari luar Sampang,” ungkapnya, Jumat (22/03/2019).

Sodik juga mengucapkan terima kasih kepada pengasuh dan pengurus Ponpes Assirojiyyah yang telah membantu serta memfasilitasi PPK Sampang. Sehingga kegiatan sosialisasi Pemilu 2019 dengan segmen keagamaan tersebut bisa berjalan lancar.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi yang telah kami lakukan nantinya para santri bisa memahami tentang tahapan Pemilu 2019 hingga tata cara pemungutan suara, khususnya bagi santri di Ponpes Assirojiyyah. Selain Itu kami juga meminta agar kepada para santri yang telah mengikuti sosialisasi itu agar bisa menularkannya kepada para santri lainnya, termasuk para santri di pondok lainnya jika bertemu,” pungkasnya. (msa)

PELAYANAN SKCK POLRES SAMPANG TAK BERES DAN PROSESNYA LAMA

Kantor Pelayanan SKCK Polres Sampang terlihat sudah tutup. Foto diambil pada Senin, 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB.
Sampang, Pojok Kiri – Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Sampang ternyata prosesnya lama dan tidak beres. Petugas pelayanan juga terlihat kurang ramah terhadap masyarakat pemohon. Selain itu, jam operasional pelayanan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Polri, seperti yang tercantum pada laman https://skck.polri.go.id

Ketidakberesan pelayanan SKCK di Polres Sampang itu seperti dialami sendiri oleh Manajer Koran Pojok Kiri Biro Madura Raya, Mahardika Surya Abrianto. Sebelumnya, ia mengurus pembuatan SKCK melalui online di laman https://skck.polri.go.id pada Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, dan dalam keterangan berkas pendaftaran online SKCK tersebut tertulis jelas Kantor Pengurusan di Polres Sampang, dengan Waktu Operasional hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB. Namun, saat datang ke kantor pelayanan SKCK di Polres Sampang pada hari Senin (18/03/2019) pukul 14.00 WIB ternyata sudah tutup.

Xxxxxxxxxx “Saya mengacu pada berkas yang saya dapatkan dari pendaftaran online itu. Bahwa waktu operasionalnya sudah jelas tertera dalam berkas pendaftaran online itu. Tetapi saya merasa kecewa karena pelayanannya sudah tutup sebelum pukul 15.00 WIB seperti apa yang sudah tertera jelas dalam berkas pendaftaran online yang saya lakukan itu. Saat saya menanyakan kepada beberapa anggota Polres Sampang katanya sudah tutup sejak pukul 12.00 WIB. Sementara di depan kantor pelayanan SKCK itu tidak terpampang hari dan jam operasional. Itu menunjukkan pelayanan SKCK di Polres Sampang tidak beres,” ujarnya dengan kecewa, Kamis (21/03/2019).
Lembar berkas pendaftaran online SKCK dari Polri.
Selain itu, mantan Jurnalis Foto Radar Madura tersebut juga mengaku kecewa dengan pelayanan penerbitan SKCK yang sangat lama prosesnya. Sebab, pemberkasan sudah lengkap pada Selasa (19/03/2019), tetapi kenyataannya saat akan diambil pada Kamis (21/03/2019) siang masih belum selesai juga. Itu menunjukkan ketidakberesan pelayanan SKCK di Polres Sampang.

“Pemberkasan semua persyaratannya sudah selesai pada Selasa kemarin, tetapi sampai Kamis ini masih belum beres, alasannya karena belum ditandatangani Kapolres. Padahal hari Rabu Kapolres ada di Kantornya. Berarti itu menunjukkan lambannya proses penerbitan SKCK dari Satuan Intelkam Polres Sampang. Seharusnya Rabu kemarin itu sudah bisa ditandatangani Kapolres, dan Kamis ini bisa saya ambil,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman yang dikonfirmasi melalui layanan whatsapp (WA) berdalih jika pelayanan SKCK dimaksud tutup lebih awal kemungkinan sedang ada acara. Saat ditanya kenapa setelah 2 hari sejak proses SKCK itu belum selesai, Kapolres menjelaskan jika pada Kamis pagi berkasnya belum ada di meja kerjanya.

“Tutup lebih awal mungkin karena ada kegiatan, coba hubungi Kasat Intel,” jelasnya Senin (18/03/2019) sore.

Lebih lanjut pada Kamis (21/03/2019) siang. “Tadi pagi belum ada di meja saya, gak tahu kalau siang ini. Coba cek ke staf intel,” singkatnya melalui pesan WA yang posisinya tengah berada diluar Polres Sampang.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Intel Polres Sampang AKP Kariono menerangkan jika pelayanan SKCK di Polres Sampang diberlakukan 6 hari kerja Senin – Sabtu. Dengan jam operasional 08.00 – 14.00 WIB yang tidak sesuai dengan sistem pendaftaran online. Sehingga cukup membingungkan masyarakat yang mengurus pembuatan SKCK melalui sistem pendaftaran online.

“Polres Sampang menerapkan 6 hari kerja, jadi jam operasional pelayanan SKCK itu sampai pukul 14.00 WIB sesuai ketentuan juklak operasional Polri. Untuk kantor yang menerapkan 5 hari kerja, maka waktu operasional pelayanan SKCK sampai dengan pukul 15.00 WIB,” dalihnya pada Senin (18/03/2019) petang melalui pesan WA.

Juga dikonfirmasi, Kasubbag Humas Polres Sampang Ipda Eko Puji Waluyo saat dikonfirmasi menyatakan jika dirinya belum bisa menjawab terkait permasalahan pelayanan SKCK di Polres Sampang tersebut. Ia berdalih karena belum ada perintah, dan juga belum mengetahui permasalahan yang sebenarnya seperti apa.

“Saya belum bisa menjawab itu, karena tidak ada perintah. Nanti saya tanyakan dan koordinasi terlebih dahulu mas dengan pimpinan,” tukasnya. (len/red)
PERISTIWA
HUKUM
KRIMINAL
POLITIK
PEMERINTAHAN

 
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Atas